Anggaran ORI Jauh Dari Memadai

15-06-2017 / KOMISI II

 

Ketua Komisi II DPR RI Zainudin Amali, menilai, peran Ombusman Republik Indoneisa (ORI) dalam menangani permasalahan pelayanan publik sudah sangat maksimal, namun ia menyayangkan anggaran yang tidak memadai disamping luasnya pekerjaan ORI. 

 

“Kalau lihat anggaran yang disetujui itu masih sangat jauh dari memadai, padahal selama ini kami mengamati apa yang dilakuakn ORI sudah sangat maksimal dan sesuai posisinya sebagai Ombusman, memverifikasi atau mengklarifikasi setiap aduan masyarakat mengenai pelayanan publik,” terang Zainudin usai melakukan rapat dengar pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN), Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) dan Kepala ORI, Kamis (15/6) di Jakarta. 

 

Maka dari itu, Komisi II akan berusaha meningkatkan anggarannya ORI agar mereka (ORI) dapat bekerja lebih maksimal lagi, dan pelayanan publik dapat terawasi dengan baik. “Kita harus tingkatkan supaya mereka bisa bekerja lebih maksimal lagi, DPR khususnya Komsi II mendukung ORI,” tandasnya. 

 

 Dalam rapat juga menghasilkan kesimpulan mengenai pagu indikatif R-APBN tahun 2018 yang dibacakan oleh politsi fraksi Golkar itu, yaitu anggaran Ombusman Republik Indonesia (ORI) sebesar Rp 129.238. miliar. 

 

Selain itu anggaran Badan Kepegawaian Negara (BKN) sebesar Rp 652.878. miliar. Selanjutnya Lembaga Administrasi Negara (LAN) sebesar Rp 291.744. miliar dan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) sebesar Rp 186.846.miliar. 

 

“Ini akan kami bawa ke Banggar dengan mengundang bapak-bapak semua, kita akan berjuang membantu meningkatkan anggaran”katanya. (ria,mp) Foto : Eno 

BERITA TERKAIT
Legislator Ingatkan Pemda Tak Gunakan Kenaikan Pajak untuk Dongkrak PAD
15-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI Deddy Sitorus menegaskan komitmennya dalam mengawasi kebijakan pemerintah daerah (pemda) yang berdampak...
Pemberhentian Kepala Daerah Ada Mekanisme yang Sudah Diatur Undang-Undang
15-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong menjelaskan bahwa untuk memberhentikan Kepala daerah sama dengan pengangkatannya,...
Situasi Pati Telah Kondusif, Saatnya Energi Pemda Fokus untuk Pembangunan
15-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Polemik yang terjadi di Pati mulai mereda, khususnya usai pembatalan kenaikan PBB dan permohonan maaf dari Bupati...
Belajar dari Kasus di Pati, Jangan Ada Jarak Kepala Daerah dan Rakyatnya
14-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda menilai kasus yang terjadi di Pati, Jawa Tengah antara kepala...